Riyadh: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden lakukan lawatan ke Arab Saudi. Ia kini dalam perjalanan menuju Kerajaan tersebut setelah bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Bethlehem.
 
Kunjungannya ke Arab Saudi sebenarnya mendapatkan penentangan dari berbagai pihak. Apalagi setelah negara itu dijadikan ‘pariah’ usai pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
 
Ia mengungkapkan dilema kebijakan luar negeri dengan mempromosikan hak asasi manusia dalam tulisan opininya di The Washington Post, jelang keberangkatannya untuk Tur Timur Tengah.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Sumber daya energi Arab Saudi sangat penting untuk mengurangi dampak pada pasokan global perang Rusia di Ukraina,” ucap Biden dalam pernyataan tersebut, dilansir dari France24, Jumat, 15 Juli 2022.
 
“Dan sebuah wilayah yang bersatu melalui diplomasi dan kerja sama – daripada terpecah melalui konflik – cenderung tidak menimbulkan ekstremisme kekerasan,” tulis Biden.
 
Namun, dia juga bersusah payah untuk meredakan skeptis dalam koalisi Partai Demokrat. “Saya tahu bahwa ada banyak yang tidak setuju dengan keputusan saya untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Pandangan saya tentang hak asasi manusia jelas dan sudah berlangsung lama, dan kebebasan mendasar selalu menjadi agenda ketika saya bepergian ke luar negeri,” ungkapnya.
 
Baca juga: Biden Sambut Baik Arab Saudi Buka Wilayah Udara untuk Semua Maskapai
 
Riyadh telah menjadi sekutu dekat Washington sejak Raja Ibn Saud dan Franklin D. Roosevelt membuat perjanjian di atas USS Quincy saat Perang Dunia II hampir berakhir pada 1945. Selama tiga dekade terakhir, setiap presiden AS telah mengunjungi Arab Saudi.
 
Barack Obama paling sering pergi ke sana, melakukan empat kunjungan selama waktunya di Gedung Putih.
 
Pada 2018, saat Khashoggi terbunuh, Biden yang kala itu menjadi kandidat presiden, berjanji menjadikan Saudi ‘pariah’ jika terpilih. Setelah memasuki Gedung Putih, ia mengumumkan diakhirinya dukungan AS untuk keterlibatan Saudi dalam perang di Yaman, menghapus Houthi dari daftar hitam kelompok teroris AS.
 
Ia juga mendeklasifikasi laporan intelijen AS yang menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS) telah “menyetujui” operasi untuk “menangkap atau membunuh” Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.
 
“Banyak Demokrat mengatakan Biden bertentangan dengan dirinya sendiri sementara Partai Republik mengatakan dia melakukan hal yang sama seperti Trump setelah mencela dia untuk itu, jadi presiden berusaha untuk menanggapi secara pre-emptive semua kritik,” kata David Rigoulet-Roze, seorang Middle Spesialis Timur di think-tank IRIS di Paris.
 
Banyak analis berpendapat pembicaraan Biden sebelumnya tentang demokrasi versus otokrasi tidak praktis, terutama karena Tiongkok dan Rusia mengancam hegemoni AS.
 
Tantangan dari Rusia adalah memperkuat masalah Biden di dalam negeri. Invasi Moskow ke Ukraina telah meningkatkan inflasi yang sudah melonjak dengan menaikkan harga minyak.
 
Di tengah krisis biaya hidup ini, Biden bersiap untuk ‘ujian tengah semester’ pada November mendatang, dengan peringkat persetujuan yang bahkan lebih buruk daripada Trump pada tahap yang sama dalam mandatnya.
 
Sementara itu, Riyadh telah memperdalam hubungan dengan Moskow selama beberapa tahun terakhir, dengan dua produksi minyak yang terkoordinasi sebagai bagian dari kelompok negara-negara penghasil minyak utama OPEC+.
 
Kepentingan Saudi dan Rusia sering kali sejalan, karena kedua ekonomi diuntungkan dari harga minyak yang tinggi.
 

(FJR)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.

Baca Artikel Menarik Lainnya dari Customer.co.id di Google News