Minggu, 07 Agustus 2022 – 20:12 WIB

Ketua Tenaga Kependidikan (Tendik) Nasional DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Sutrisno (kiri). Foto dokumentasi FHNK2I for JPNN.com

jpnn.comJAKARTA – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam menyelesaikan masalah honorer sepertinya layak ditiru daerah lain.

Ketua Tenaga Kependidikan (Tendik) Nasional DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Sutrisno menjelaskan sesuai hasil audiensi dengan Wakil Bupati Banyumas Sadewo, ada solusi terbaik menghadapi rencana penghapusan honorer.

Menurut dia, Pemkab Banyumas tengah mengupayakan agar semua honorer, baik guru maupun tendik, bisa selesai 2023. Jika belum terakomodasi, maka untuk honorer tendik minimal sudah bisa mendapatkan gaji setara upah minimum kabupaten (UMK) pada 2024.

Yang membuat Sutrisno lega, Wabup Sadewo menjanjikan honorer tendik yang belum diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan tetap dipekerjakan dengan gaji UMK.

Mengenai masalah penghapusan honorer dan pengalihan ke outsourcing, lanjut Sutrisno, masih dibahas dan ada kemungkinan tetap dikelola oleh pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah daerah menunggu petunjuk teknis dari pusat.

Dia mengatakan dengan dikelola oleh pemda, maka honorer akan merasa lebih tenang. Mereka akan mendapatkan gaji tanpa potongan dari pihak ketiga. “Solusi Pak Wabup itu cukup melegakan honorer tendik khususnya,” kata Sutrisno kepada JPNN.com baru-baru ini.

Lebih lanjut dia mengatakan Wabup Sadewo juga menyinggung soal formasi dan kuota PPPK 2022, yang keputusannya ada di pemerintah pusat. Pemda hanya mengajukan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Meski begitu, lanjut dia, Wabup Sadewo berjanji akan mengusahakan semua guru terakomodasi pada penerimaan PPPK 2022.

Artikel ini bersumber dari m.jpnn.com.

Baca Artikel Menarik Lainnya dari Customer.co.id di Google News