SURYA.CO.ID, NGANJUK – Pemkab Nganjuk berharap sebelum Bendungan Semantok diresmikian pada November 2022, sudah ada MOU pengelolaan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Hal ini dimaksudkan agar ketika Bendungan Semantok resmi dioperasikan, maka sudah jelas skema pengelolaan dan pemanfaatan antara Pemkab Nganjuk dengan BBWS Brantas.

Sekretartis Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, M Yasin mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat ke BBWS terkait MOU pengelolaan dan pemanfaatan Bendungan Semantok. Tinggal sekarang dilakukan pembahasan bersama terkait MOU pengelolaan dan pemanfaatan Bendungan Semantok.

“Apalagi Komisi 5 DPR RI juga telah mengarahkan seperti itu dan mendorong segera ada MOU antara Pemkab Nganjuk bersama BBWS dalam pemanfaatan Bendungan Semantok. Dan itu merupakan tujuan bersama dalam rangka mensejahterakan rakyat,” kata Yasin saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Ke Bendungan Semantok Nganjuk, Kamis (15/9/2022).

Sementara Pimpinan Kunker Komisi 5 DPR RI ke Bendungan Semantok, Roberth Rouw mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan spesifik ke Bendungan Semantok dalam rangka melihat salah satu dari 201 proyek nasional yang dikerjakan pemerintah.

Apalagi Bendungan Semantok di Nganjuk dipastikan akan sangat bermanfaat besar bagi masyarakat. Karena hadirnya proyek Bendungan Semantok akan ada bermultiefek tinggi.

“Mulai dari pengendalian banjir sebagai solusi terbaik, solusi bantu petani atasi kekeringan, sebagai tempat wisata, dan bangkitkan perekonomian masyarakat Nganjuk. Terutama UKM bisa berpartisipasi di Bendungan Semantok,” kata Robert.

Untuk itu, dikatakan Roberth, Komisi 5 DPR RI meminta Pemkab Nganjuk bersama pengelola BBWS Brantas bisa mengelola Bendungan Semantok dengan baik. Semua areal dan fasilitas yang di Bendungan Semantok bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk masyarakat.

Dan daerah wisata harus juga dipetakan dengan baik karena ada lokasi yang tidak boleh dimasuki masyarakat karena berbahaya sehingga harus dijaga betul.

Di samping itu, ungkap Roberth, ke depan manfaat pertama dalam pengairan persawahan harus ditingkatkan luasan jangkauannya. Artinya, jangakuan pengairan tidak hanya 1900 hektare, tetapi bisa lebih luas lagi.

Soal pengairan area persawahan, Pemda Nganjuk bisa mengambil alih saluran sekunder dan tersier sehingga masyarakat bisa memanfaatkan air dengan maksimal.

“Dan kamipun berharap sebelum tahun 2022 habis, Bendungan Semantok sudah bisa diresmikan oleh Presiden RI. Dan kami optimistis itu bisa dilaksanakan bila melihat progress pembangunan bendungan beserta fasilitas pendukung yang sudah hampir 100 persen,” tandas Roberth.

Sedangkan Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono mengatakan, Bendungan Semantok sudah mulai diisi sekitar Juli lalu. Dan saat ini proses pengisian air di Bendungan Semantok terus berjalan dan diperkirakan terisi penuh pada Maret 2023.

“Kemungkinan apabila diresmikan pada November maka air di Bendungan Semantok telah mencapai 80 persen,” kata Airlangga.

Memang saat ini pembangunan bendungan terpanjang di Indonesia dan Asia Tenggara itu terus dikerjakan, namun hanya pada proses finishing untuk berbagai fasilitas pendukung. Dan pembangunan Bendungan Semantok sendiri sebenarnya sudah selesai.

“Dan kami optimistis, saat diresmikan nanti Bendungan Semantok sudah rampung semuanya atau 100 persen selesai,” tutur Airlangga. ****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.

Baca Artikel Menarik Lainnya dari Customer.co.id di Google News