Sederet Tuntutan Buruh dan Petani Kala Demo Diterima Kasetpres

customer.co.id – Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Partai Buruh demo di kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat. Unjuk rasa ini bertepatan dengan hari tani nasional yang jatuh pada 24 September 2022.

Petani dan buruh mulai kumpul pukul 10.00 WIB dan melakukan long march di Jalan Medan Merdeka Selatan, lalu berorasi di depan Patung Kuda. Setelah itu perwakilan petani dan buruh, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal diterima pihak istana negara.

Menurut Said Iqbal, perwakilan petani dan buruh diterima langsung Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono. Said Iqbal mengatakan ada tiga isu yang disampaikan, yaitu reforma agraria, menolak kenaikan harga BBM, dan menolak Omnibus Law.

“Pertama reforma agraria. Ada janji pemerintah, khususnya Jokowi yang termasuk berjanji meredistribusi tanah untuk petani sekitar 9 juta hektar. Tapi sayangnya kebijakan beliau tidak ditindkalanjuti oleh pejabat yang ditunjuk untuk implementasi agraria,” kata Said Iqbal usai kembali dari Istana Negara, Sabtu (24/9/2022).

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia, Agus Ruli Ardiansyah menilai realisasi reforma agraria masih sangat minim. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung menangani ini.

Menurutnya reforma agraria penting mewujudkan kedaulatan pangan. Ruli menyebut kedaulatan pangan harus dibangun berbasiskan petani, bukan perusahaan atau koorporasi.

Poin kedua yang disampaikan adalah penolakan kenaikan harga BBM. Naiknya harga BBM membuat ongkos produksi, diatribusi, dan harga pupuk makin mahal. Padahal kepastian harga bagi petani masih belum jelas.

Said Iqbal menambahkan, kenaikan harga BBM jelas memberatkan petani. Apalagi mereka tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah.

“Terbukti petani tidak dapat BLT. Karena itulah SPI dan partai buruh menolak kenaikan Harga BBM yang lebih memberatkan petani,” ungkapnya.

Poin ketiga yang disampaikan adalah penolakan Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat konsep bank tanah yang disebutnya hanya untuk komersialisasi lahan-lahan pertanian.

Menurut Said Iqbal, konsep bank tanah menguntungkan korporasi sebab petani kehilangan hak tanah garapannya. Oleh karena itu ia menginginkan reforma agraria menjadi bagian dari bank tanah tersebut.

Omnibus Law juga ditolak karena diklaim mempermudah laju impor. “Dalam undang-undang pangan, impor hanya diperbolehkan saat cadangan pangan tidak mencukupi. Dalam Omnibus Law konsep itu hilang, bahkan dalam tanda kutip brutal. Impor akan membesar dan merugikan petani,” katanya.

Petani dan buruh berharap pemerintah merealisasikan tuntutan mereka. Jika tidak, buruh menyebut akan terus melakukan aksi serupa.

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website detik.com. Situs https://customer.co.id adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://customer.co.id tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”