Australia Didesak Longgarkan Kebijakan Suaka yang Ketat

Kelompok-kelompok pengungsi menyambut baik keputusan Australia untuk memberikan visa permanen kepada keluarga Sri Lanka di tengah pertikaian imigrasi selama empat tahun. Namun, para aktivis imigrasi khawatir kebijakan tanpa kompromi akan berlanjut di bawah pemerintahan beraliran tengah-kiri yang baru-baru ini terpilih di Canberra.

Keluarga Nadesalingham empat tahun lalu ditangkap di rumah mereka di Queensland dan ditahan ketika visa mereka habis. Upaya mereka untuk tinggal di Australia menjadi salah satu kasus suaka paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir.

Orang tua Priya dan Nades tiba secara terpisah di Australia, masing-masing mencari suaka pada tahun 2013 dan 2012. Mereka mengatakan melarikan diri dari Sri Lanka karena penganiayaan terhadap komunitas minoritas Tamil. Mereka menikah dan memperoleh dua anak yang lahir di Australia, dan menetap di kota Biloela, 600 kilometer utara Brisbane.

Menteri Imigrasi Andrew Giles sekarang turun tangan, menggunakan kekuasaannya sebagai menteri untuk mengizinkan keluarga Nadesalingham tinggal di Australia secara permanen.

Para aktivis ingin pemerintah memberikan visa serupa kepada ribuan pencari suaka lainnya yang masa depannya masih belum pasti. Ian Rintoul dari kelompok advokasi Koalisi Aksi Pengungsi Sydney khawatir pemerintah Partai Buruh tidak akan melonggarkan kebijakan imigrasi Australia yang ketat.

“Bagi banyak gerakan advokasi pengungsi, kasus keluarga Biloela dinilai langkah yang menunjukkan niat baik, namun kalau dengan tindakan ini dia berharap bisa meredakan ketidakpuasan di kalangan gerakan advokasi pengungsi serta pengungsi yang terkatung-katung tanpa solusi permanen, maka saya kira Anthony Albanese dan pemerintah Partai Buruh akan dihadapkan pada situasi yang mengagetkan,” jelasnya.

Pemerintah Partai Buruh, yang berkuasa pada Mei setelah hampir satu dekade menjadi partai oposisi tampaknya kecil kemungkinan akan mengubah kebijakan imigrasi Australia. Analis mengatakan bahwa Partai Buruh sangat menyadari bahwa melonggarkan aturan-aturan perbatasan yang ketat bisa tidak disukai pemilih.

Pemerintah akan terus mendukung penahanan wajib atas apa yang disebut “kedatangan tidak sah”, termasuk anak-anak, yang ditahan sementara permohonan suaka mereka diteliti.

Partai Buruh juga akan mempertahankan kebijakan kontroversial yang memerintahkan angkatan laut untuk menarik atau mengusir kapal suaka yang mendekati perairan teritorialnya, yang seringkali datang dari Indonesia atau Sri Lanka.

Operasi Perbatasan Berdaulat dibentuk pada tahun 2013 untuk berupaya mencegah migran datang melalui laut.

Tapi ada satu bidang kebijakan yang akan berubah di bawah Partai Buruh. Australia telah memberikan visa kemanusiaan kepada sekitar 13.750 orang setiap tahun di bawah berbagai program internasional pemukiman kembali. Pemerintah Australia berharap bisa meningkatkan penerimaan pengungsi tahunan menjadi sekitar 27.000 orang. [my/jm]