China akan Revisi UU Perlindungan Perempuan untuk Pertama Kalinya dalam 30 Tahun Terakhir

customer.co.id – Berembus kabar bahwa China akan melakukan revisi terhadap undang-undang perlindungan perempuan .

Perundang-undangan itu dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan-perempuan di China .

Terutama perlindungan terhadap diskriminasi gender dan kasus pelecehan seksual di tempat kerja.

Permasalahan tersebut telah diajukan ke parlemen China pada Kamis, 27 Oktober 2022 setelah revisi ketiga dengan mendengarkan masukan dari publik secara luas.

Isu perihal revisi undang-undang tersebut muncul sewaktu para aktivis telah menyatakan keprihatinannya perihal meningkatnya retorika (gaya berbicara) pemerintah tentang nilai peran perempuan tradisional China .

Selain itu, kondisi yang dilihat bagi sebagian orang juga merupakan suatu kemunduran bagi hak-hak perempuan dan sikap pemerintah yang lebih membatasi terhadap aborsi.

Tetapi belum jelas peran pemerintah yang lebih konservatif (mempertahankan tradisi yang ada) itu akan tercermin dalam undang-undang yang direvisi.

Revisi undang-undang perlindungan kaum perempuan di China ini pertama kalinya setelah hampir 30 tahun undang-undang tentang perlindungan perempuan direvisi.

Rancangan undang-undang “Hukum Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan” sudah diberikan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) diungkap oleh kantor berita resmi Xinhua.

Draf undang-undang yang terbaru tersebut belum dirilis ke publik.

Akan tetapi, sudah ada puluhan ribu orang di China sudah mengirimkan kritik dan saran lantaran ingin mereka lihat ada di dalamnya ( undang-undang perlindungan perempuan ).

Xinhua mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang itu memperkuat perlindungan hak dan kepentingan kelompok yang kurang beruntung seperti perempuan miskin, perempuan lanjut usia, dan perempuan disabilitas.

Para majikan di China nantinya akan dimintai pertanggungjawaban apabila ada hak dan kepentingan tenaga kerja dan jaminan sosial perempuan dilanggar.

Di sisi lain, tindakan berupa menghalang-halangi penyelamatan perempuan yang diperdagangkan dan diculik akan ditetapkan sebagai pelanggaran.

Tanggung jawab pemerintah setempat adalah untuk menyelamatkan perempuan yang diperdagangkan dan diculik juga akan ditetapkan.***