Pejabat Rusia Dipecat Gegara Salah Rekrut Tentara Cadangan

customer.co.id – Lebih dari separuh tentara cadangan Rusia yang dipanggil bertugas di Khabarovsk, terkait perintah mobilisasi militer Presiden Vladimir Putin , dipulangkan karena tidak memenuhi persyaratan. Seorang pejabat komisar militer untuk wilayah Khabarovsk telah dipecat terkait hal itu.

Komisar merupakan sebutan untuk pejabat partai, khususnya partai komunis, di Rusia yang mendampingi komandan satuan militer di wilayah tertentu.

Seperti dilansir Reuters, Senin (3/10/2022), perintah mobilisasi militer yang diumumkan Putin pada 21 September lalu — pertama di Rusia sejak Perang Dunia II — telah memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan pejabat dan warga terkait cara pemanggilan dinas militer dilakukan.

Beberapa warga mengeluhkan pengiriman surat pemanggilan dinas militer kepada pria-pria Rusia yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat.

“Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kita telah menerima pemanggilan dan tiba di kantor pendaftaran dan rekrutmen militer,” tutur Gubernur Khabarovsk, Mikhail Degtyarev, dalam pernyataan video via Telegram.

“Sekitar separuh dari mereka kami pulangkan karena mereka tidak memenuhi persyaratan seleksi untuk memasuki dinas militer,” tegasnya.

Degtyarev juga menyatakan bahwa pemecatan Yuri Laiko yang menjabat komisar militer untuk wilayah Khabarovsk, tidak akan mempengaruhi rencana mobilisasi militer yang ditetapkan Putin.

Pelaksanaan mobilisasi militer yang kacau telah memicu kaburnya ribuan warga ke luar negeri, terutama negara-negara tetangga Rusia.

Kremlin menyatakan bahwa hanya orang-orang dengan pengalaman dan spesialisasi militer yang dipanggil bertugas, namun seringkali tampaknya pemanggilan itu tidak memperhatikan catatan dinas, kesehatan, status mahasiswa atau pelajar dan bahkan usia.

Sementara itu, sekitar 2.000 orang ditangkap dalam unjuk rasa antiperang yang digelar di lebih dari 30 kota di Rusia. Beberapa dari mereka yang ditangkap bahkan direkrut untuk bertempur ke Ukraina sebagai ‘hukuman’, langkah yang oleh Kremlin disebut sah secara hukum.

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website detik.com. Situs https://customer.co.id adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://customer.co.id tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”