Roundup: Iwan Bule Menyerah! PSSI Akhirnya Gelar KLB, Dede Yusuf Dapat Bisikan Nama Calon Ketua dan Exco

customer.co.id – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ( PSSI ) akhirnya merespons desakkan banyak pihak terkait Kongres Luar Biasa ( KLB ).

Setelah sebelumnya Iwan Bule Cs tampak kekeh dan enggan menggelar KLB dengan dalih mereka tidak bisa diintervensi, kongres itu akhirnya akan segera diselenggarakan.

Keputusan itu diambil usai PSSI menggelar Exco Emergency Meeting pada Jumat malam 26 Oktober 2022.

Percepatan KLB ini dilakukan untuk bisa kembali menggelar kompetisi Liga 1.

Rapat darurat Exco PSSI yang digelar di kantor PSSI dihadiri oleh 12 anggota komite eksekutif PSSI .

Keputusan mempercepat KLB dilakukan usai memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya, Persis Solo dan Persebaya Surabaya.

Selain mendesak diselenggarakannya KLB pemilihan, Persis Solo dan Persebaya sebagai klub pendiri PSSI juga meminta segera diselenggarakannya RUPS Luar Biasa PT Liga Indonesia baru agar kompetisi Liga 1 dapat bergulir secepatnya.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule mengatakan proses kongres luar biasa diawali dengan bersurat ke FIFA untuk mengadakan KLB dan surat tersebut akan disebarluaskan PSSI ke awak media pada Senin 31 Oktober 2022

“Mempercepat kongres luar biasa pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya” ucap Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, dalam keterangan yang dikutip dari YouTube PSSI TV.

Dalam keterangannya, Iwan Bule menjelaskan bahwa sesuai Statuta PSSI , KLB seharusnya baru bisa digelar jika ada permintaan dari 50 persen atau dua pertiga dari jumlah total anggota PSSI .

Akan tetapi, dengan alasan tidak ingin ada perpecahan dari anggota PSSI lain, Exco PSSI memutuskan mempercepat digelarnya KLB yang seharusnya digelar pada November 2023.

“Dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi atau voters yang mewakili anggota PSSI ,” tutur Iwan Bule .

“Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, kiranya dapat membantu diputarnya kembali kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang selama ini menjadi napas dan marwah sepak bola di tanah air,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Persebaya dan Persis Solo sudah mengambil sikap terkait tragedi Kanjuruhan dan kondisi sepak bola Indonesia saat ini.

Persis Solo melalui Direktur Utamanya, Kaesang Pangarep tengah menggalang dukungan dari beberapa klub lain agar bisa menggelar KLB PSSI .

Putra bungsu Presiden Jokowi itu mengaku sudah berkomunikasi dengan klub lain di antaranya Bali FC, RANS Nusantara, dan Barito Putera untuk menyuarakan hal tersebut.

“Nanti kami nge-draf surat untuk RUPS, (terkait) Liga Indonesia dan KLB . Sebetulnya kami nggak masalah dengan pak ketua umum ( PSSI ), yang kami masalahkan ketika di tubuh PSSI ada juga pemilik tim itu kan sudah conflict of interest. Kami mendorong agar itu tidak terjadi,” katanya, seusai berdiskusi dengan manajemen Persebaya di Solo, 24 Oktober 2022.

Terkait akan dilaksanakannya KLB , Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah tidak akan ikut campur terkait rencana Kongres Luar Biasa ( KLB ) yang akan dilakukan oleh PSSI dalam waktu dekat ini.

Dia menambahkan, untuk proses tahapan menuju KLB tentunya PSSI telah menyiapkan segalanya dan kemungkinan dalam satu bulan tahapan tersebut akan dilakukan.

“Memang kan kalo kongres luar biasa PSSI ini diikuti oleh klub-klub, sudah pasti lah, dari klub diikuti dan ada beberapa kawan kawan di exco ini mengatakan mereka cukup lega karena beban sekali dengan kondisi kemarin itu sangat berat, dengan adanya KLB itu sangat lega dan siapapun penggantinya ya yang berkepentingan pasti,” tuturnya saat ditemui seusai acara Diskusi Media dan Aspirasi “Sepak Bola itu Hiburan, Bukan Kuburan”, di Sora Café, Jalan Ir. H. Djuanda pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

Pria yang akrab disapa Dede Yusuf ini mengatakan, dia telah mendengar nama-nama calon bakal ketua dan exco PSSI mendatang.

Para calon tersebut tentunya merupakan orang-orang yang terjun di olah raga khususnya sepak bola, dan kemungkinan nama-nama itu pasti akan muncul.

“Pasti nama-nama yang sudah ada di dunia persepakbolaan nggak mungkin enggak. Bagi kami itu nggak bisa ikut campur, ya kan. Poinnya bisakah melakukan perubahan menjadi lebih baik, begitu. Kalau saya di DPR kan melihat dari sisi legislasinya, aturannya. Siapapun yang dipilih silakan saja, itu kan internal mereka. Mau muncul dari pemilik klub pun, muncul dari siapapun silakan saja tetapi pasti berkepentingan di dunia sepak bola,” katanya.

Menurutnya siapapun yang terpilih nanti diharapkan bisa menjadikan sepak bola Indonesia lebih baik lagi dan ada perbaikan.

Salah satu kunci perbaikan itu menurut Dede Yusuf adalah Standard Operating Procedure (SOP) atau peraturan pemerintah tentang pelaksanaan sepak bola.

Dia menambahkan, tidak ada kriteria khusus yang diinginkan oleh DPR terkait siapakah sosok yang akan memimpin PSSI nantinya.

PSSI ini bisa dikatakan dekat dengan kekuasaan, sehingga menurutnya nama yang akan muncul nanti juga dekat dengan kekuasaan.

“Kenapa demikian? Tadi, ada regulasi di situ, ada sinergitas dengan sponsorship, dukungan-dukungan fasilitas dan lain-lain. Kalau tidak ada dekat dengan kekuasaan pasti agak sulit. Tetapi bagi kami di DPR yang kita dorong pertama kan sports industry, harus hidup. Tetapi tanpa mengabaikan hak hak penonton atau suporter untuk menonton sepak bola dengan rasa aman, nyaman, dan selamat,” ujar Dede Yusuf .

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan daerah DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini mengatakan, adanya KLB nanti diharapkan juga bisa menjadi kebangkitan sepak bola karena kompetisi tidak hanya berpengaruh terhadap klub saja tapi juga yang beririsan seperti pedagang dan lain-lain.

Jika Liga 1, 2, dan 3 dihentikan sementara maka mereka terlibat di dalamnya akan terkena imbasnya juga, sehingga drai DPR tentunya menginginkan bahawa azas harus tetap ada, dapur harus tetap ngebul.

Akan tetapi, yang harus dilakukan adalah membuat Standard Operating Procedure (SOP) standar yang diakui pihak keamanan, penyelenggara, suporter, tim, dan lainnya, termasuk pemerintah daerah.

Hal ini yang paling mudah untuk dilakukan, karena hanya memerlukan waktu beberapa bulan untuk mematangkan SOP itu.

“Setelah itu SOP disepakti dijadikan peraturan pemerintah atau Permen apapun namanya. Dan inilah menjadi standar minimum, untuk penyelenggaraan liga 1,2,3 boleh main lagi, dengan catatan aturan mainnya ada. Kalau kita mau renovasi stadion, pertama uangnya nggak ada, karena ada berapa stadion yang mau dilakukan, tapi kalau modelnya tadi memverifikasi stadion-stadion ya silakan diverifikasi itu pun tidak terlalu sulit,” kata Dede Yusuf

Mantan wakil gubernur Jawa Barat ini menambahkan, kejadian tragedi di Stadion Kanjuruhan jangan sampai terulang lagi.

“Karena yang terjadi kemarin bencana kemanusiaan dalam level skala dunia. Jadi jangan sampai nama baik Indonesia tercoreng di dalam dunia persepakbolaan dunia. Karena kedepan kita akan menjadi penyelenggara (Piala Dunia) U-20, jadi kita benar benar harus bikin standar prosedur ini dengan baik,” tutur Dede Yusuf .***