JAKARTA – Mengatur penyaluran BBM subsidi menggunakan aplikasi myPertamina dianggap kurang tepat. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi menilai penyaluran Subdisi bukan hanya bicara Jakarta atau kota lain sudah mempunyai infrastruktur telekomunikasi yang memadai, namun seluruh masyarakat Indonesia di pelosok juga berhak menerima.
“Seluruh rakyat kita belum menggunakan akses IT, sehingga saya khawatir dengan tidak adanya akses tadi, yang punya akses tadi hanya pengguna mobil dan kemudian dia bisa membeli pertalite,” kata Fahmi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/8/2022).
Sehingga menurutnya penggunaan myPertamina masih perlu dievaluasi lebih panjang, untuk bagus digunakan dimasa depan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi mempersempit ruang untuk manipulasi.
“Penggunaan myPertamina masih perlu di evaluasi, karena gunakan saja hal yang sangat sederhana, misalnya yang yang berhak membeli pertalite adalah sepeda motor dan angkutan umum, diluar itu harus menggunakan Pertamax,” sambung Fahmi.
Menurutnya, Fahmi perlu adanya navigasi yang tegas juga bagi para petugas SPBU mengarahkan pada konsumen untuk membeli BBM non subsidi. Atau bisa juga dibedakan dispenser di SPBU antara dispenser Subdisi dan non subsidi.
Artikel ini bersumber dari economy.okezone.com.
Baca Artikel Menarik Lainnya dari Customer.co.id di Google News