Menilik Cara PUPR Tangani Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian PUPR turut serta dalam program percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Penanganan kemiskinan ekstrem tersebut dilaksanakan bertahap dengan pendekatan penataan kawasan secara terpadu.

Misalnya pada tahun 2021 di 35 kabupaten/kota prioritas. Lalu berlanjut pada 2022 di 212 kabupaten/kota. Hingga nanti menyentuh 514 kabupaten/kota pada 2023-2024.

Untuk menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Adapun penanganan ekstrem Kementerian PUPR dilakukan melalui integrasi program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang Cipta Karya dan Perumahan.

Baca juga: Tangani Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, Pemerintah Tata 514 Wilayah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pelaksanaan program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

“Sehingga dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (05/08/2022).

Program IBM Kementerian PUPR bidang Cipta Karya dan Perumahan dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur dasar.

Meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Lalu, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kini Kementerian PUPR telah melakukan intervensi pada 115 kabupaten/kota dari target prioritas program sebanyak 212 kabupaten/kota pada 2022.

Tercatat hingga saat ini, total terdapat 25.903 unit RTLH sudah ditetapkan, 14.025 unit RTLH dalam proses penetapan, serta ada 12.176 RTLH dalam proses survei verifikasi dan validasi.

Sebagai tahap awal, dilakukan perbaikan RTLH dan penyediaan infrastruktur permukiman pada klaster RT/RW/Dusun prioritas di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Tahun 2022: Pemerintah Akan Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di 212 Daerah

Di samping itu, secara tidak langsung Kementerian PUPR juga memberi dukungan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Padat Karya Tunai (PKT).

Meliputi bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

Pada TA 2022, PKT telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13,76 triliun dengan target dapat menyerap 668.000 tenaga kerja.

Program penanganan kemiskinan ekstrem diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Adapun Kementerian PUPR mendapat tugas untuk melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran bidang PUPR.

Kemudian, menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan.

Serta, memberikan bantuan perbaikan rumah dan/atau pembangunan rumah baru serta relokasi permukiman bagi keluarga miskin ekstrem.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan melalui kolaborasi pembiayaan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN maupun pihak swasta.

“Sehingga penanganannya dapat terintegrasi,” kata pria juga Koordinator Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Kementerian PUPR.

Pasca Penanganan infrastruktur terintegrasi diharapkan dapat diikuti dengan pemberian bantuan dari K/L terkait seperti bantuan sosial (bansos), pendidikan, pelatihan, jaringan internet, bantuan usaha dan bantuan lainnya.

Dapatkan update berita unggulan dan berita terkini setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.