Kalah Gugatan Nikel di WTO, RI Harusnya Baik-Baik Saja

customer.co.id – Pemerintah kemungkinan berpotensi membuka kembali keran ekspor bijih nikel, terutama jika RI kalah dalam gugatan melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait penghentian ekspor bijih nikel.

Lantas, bagaimana tanggapan dari perusahaan di bidang pertambangan dan industri nikel terkait kabar tak sedap ini?

Direktur Utama PT Vale Indonesia Febriany Eddy berpendapat, andai Indonesia kalah dalam gugatan di WTO, hal itu tidak akan berdampak signifikan pada program hilirisasi yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.

Mengingat, pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) bijih nikel di Indonesia sudah mulai cukup banyak. Ditambah, pemerintah juga cukup serius menggalakkan percepatan pengolahan bijih nikel kadar rendah atau limonite untuk baterai kendaraan listrik (electric vehicle/ EV).

Selain itu, investor juga akan tetap melihat nilai keekonomian proyek jika limonite diproses jauh dari lokasi tambang. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak pada biaya angkut.

“Tidak masuk ke dalam biaya produksinya nanti. Jadi, menurut saya di Indonesia banyak pabrik yang akan mengolah bijih nikel ini, harusnya sih harapannya tidak banyak dampaknya,” kata dia saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (27/9/2022).

Oleh sebab itu, ia optimistis proses hilirisasi di dalam negeri akan terus tetap berjalan, sekalipun Indonesia kalah gugatan melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan aturan baru terkait komoditas bijih nikel.

Langkah itu diambil jika pemerintah kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait penghentian ekspor produk mineral tersebut.

Menurut Bahlil, jika Uni Eropa menang gugatan, pemerintah akan membuat aturan baru. Salah satunya yakni dengan menaikkan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.

Di samping itu, kemenangan Uni Eropa juga tidak akan berpengaruh besar kepada rencana pemerintah dalam menggenjot industri baterai dan kendaraan listrik nasional

“Contoh katakanlah kalau ekspor kita naikkan pajak yang tinggi emang mereka mau bikin apa? Negara kita gak boleh diatur-atur oleh negara lain. Kita harus berdaulat kita harus konsisten untuk program hilirisasi harus dijalankan,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (8/9/2022).

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website cnbcindonesia.com. Situs https://customer.co.id adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://customer.co.id tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”